Header Ads

ad728

Breaking News

ASAL MULA SUKU BATAK ALAS DAN KEDATANGAN BATAK TOBA PADA ZAMAN KOLONIAL BELANDA SERTA PENYEBARANNYA DI TANAH ALAS, KABUPATEN ACEH TENGGARA




  
Oleh:

Dr. Thalib Akbar, M.Sc.(USA)
Lektor Kepala/Researcher
NIP. 19610328 198603 1 003
SEKRETARIS MAJELIS ADAT ALAS (MAA)
Kabupaten Aceh Tenggara









DIPRESENTASIKAN PADA SEMINAR NASIONAL:
 PERADABAN/BUDAYA BANGSO BATAK DAN PERINGATAN HUT PERTAMA KESATUAN BANGSO BATAK SEDUNIA (KBBD)
HARI/TANGGAL : SABTU/MINGGU, 16-17 OKTOBER 2010
 DI AULA MARTABE, KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA

 MEDAN   2010



PENDAHULUAN
Menyingkap tabir tentang sejarah dan asal muasal sukuBangsa Alas di Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat dipisahkan dari adat dan budayanya yang berhubungan dengan suku Batak Karo, Toba, Singkil, Kluet, Gayo, dan Batak Angkola dll,  mengingat keberadan suku-suku ini mempunyai korelasi positif antara etiologi klans dengan antropologi budayanya yang telah memunculkan  suatu manifestasi gerak jiwa yang membentuk karakter saling mempengaruhi dalam kehidupan Suku Bansa Alas ini sehari-hari di Kabuypaten Aceh Tenggara.    Oleh sebab itu kuranglah lengkap bila hanya membahas tentang Sejarah Asal Mula Suku Alas sebagai bagian dari suku Batak dan Penyebarannya di Tanah Alas, Aceh Tenggara kalau ditinggalkan pembahasan marga-marga, antrofologi dan hukum adat Alas, Penerapan dan Peradilan adat dalam Era Reformasi sekarang ini.

Menurut Akbar dan Sri Kartini (2006) bahwa ukhang Alas atau Khang Alas atau Kalak Alas telah bermukim di Lembah Alas (Alas Valley)  jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda masuk ke Indonesia, dimana keadaan penduduk lembah Alas telah diabadikan dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda bernama Radermacher (1781:8).   Diperhitungkan orang Alas sudah bermukim di lembah Alas sejak tahun 679 Masehi, mereka berasal dari pesisir Barat Pulau Sumatera, yaitu dari sekitar muara Sungai Sungkraya dan Labuhan Haji Aceh Selatan yang dikenal sebagai Marga Dese (Paledese).  Mereka inilah diduga suku marga pertama hadir di Tanah Alas, dan tidak membentuk kerajaan dimana jumlahnya adalah dominan, sehingga dijulukidijuluki secara mitos dalam legenda Suku Alas bahwa kalau mereka disambung bertingkat-tingkat ke atas menjadi tangga dapat dipakai sebagai penjolok Bulan di angkasa.  Diperkuat lagi oleh berbagai catatan sejarah, khusus masuknya Islam ke Tanah Alas pada tahun 1325 (Effendy, 1960:36), maka jelas Tanah Alas telah dihuni penduduk (Bangkaru, 1998) walaupun masih bersifat nomaden (nomadic society), dengan menganut kepercayaan animisme dan lain sebagainya.

SEJARAH ASAL MULA SUKU BATAK ALAS DI ACEH TENGGARA
Nama Alas diperuntukkan bagi seorang atau kelompok etnis Alas, sedangkan daerah Alas sendiri disebut dengan Tanoh Alas (Alasland).   Menurut Kreemer (1922:64) bahwa sebutan “Alas” berasal dari nama seorang kepala etnis, yaitu seorang cucu dari Raja Lambing, yang dahulunya bermukim di desa paling tua di Tanah Alas, yaitu Batoe Mboelan,  kemudian nama desa ini berubah ejaannya menjadi Batumbulan.  Desa ini sekarang berada di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

Menurut Iwabuchi (1994:10) Sejarah raja yang pertama sekali bermukim di Tanah Alas terdapat di desa Batumbulan dikenal dengan nama RAJA LAMBING, yaitu keturunan dari RAJA LONTUNG atau dikenal dengan cucu dari GURU TATEA BULAN dari Samosir, Tanah Batak.  Tatea Bulan adalah saudara kandung dari RAJA SUMBA.  Guru Tatea Bulan mempunyai lima orang anak, yaitu Raja Uti, Saribu Raja, Limbong, Sagala, dan Silau Raja.  Saribu Raja adalah orang tuanya  Raja Bor Bor dan Raja Lontung.

   Raja Lontung mempunyai sembilan anak, yang dikenal dengan “Lontung Sia Sisada Inang”, yaitu: tujuh orang anaknya laki-laki, yakni: Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar yang dikenal dengan sisampunen, siampuan atau payampulan.  Pandiangan merupakan monyangnya Pande, Suhut Nihuta, Samosir, Pakpahan, Gultom (Sampagul), Harianja, Sitinjak, SOLIN  di Dairi, SEBAYANG di Tanah Karo  dan SELIAN di Tanah Alas dan Kluet.       Kemudian dua anak Raja Lontung perempuan, yang pertama  kawin kepada Marga Sihombing dan yang ke dua kepada Marga Simamora.  Sihombing dan Simamora dikenal dengan Boru ke tujuh anak laki-laki Raja Lontung di atas.  Penulis dan keluarga sudah sering berkunjung ke Toga Pandiangan dan biasa menginap di Desa Urat, Kecamatan Palipi, Kabupaten Toba Samosir Tahun sejak tahun 2004.
Raja Lambing adalah monyang dari marga Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas.  Raja Lambing merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, yaitu abangnya tertua adalah Raja Batuha di Dairi, dan nomor dua adalah Raja Enggang yang hijrah ke Kluet (Aceh Selatan), keturunan dan pengikutnya adalah marga Pinem atau Pinim).  Kemudian Raja Lambing hijrah ke Tanah Karo dimana keturunan dan pengikutnya adalah marga Sebayang dengan wilayah kemukimannya mulai dari Tiga Binanga hingga ke Perbesi dan Gugung,  Kabupaten Karo.

Setelah kedatangan Raja Lambing KE Tanah Alas, kemudian menyusul lagi Raja Dewa, yaitu pembawa ajaran Islam perdana yang termasyhur ke Tanah Alas, dimana beliau menjadi suami putri kandung Raja Lambing.  Kemudian Raja Lambing menyerahkan tahta kerajaannya kepada menantunya, Raja Dewa yang dikenal juga dengan nama Malik Maulana Ibrahim (Ismail, Informan, 2003).  Bukti situs sejarah kerajaan ini masih dikunjungi berbagai pejiarah dalam dan luar negeri, yaitu Perkuburan Datuk Raja Dewa/Malik Maulana Ibrahim, berlokasi di muara Lawe Sikap, desa Batumbulan.   Raja Dewa mempunyai seorang putra yang diberi nama Alas yang terakhir menjadi seorang Raja di Tanah Alas.   Kemudian setelah menerima tahta Kerajaan dari orang tuanya Raja Dewa, seluruh wilayah ini menjadi kekuasaan Raja Alas, siapapun yang hendak bermukim dan menggarap lahan di ”Tanahnya si Alas” tentunya harus seizin Alas sebagai seorang penguasa Negeri.  Karena luasnya kekuasaan wilayahnya, maka pihak luar Aceh Tenggara memberi nama tujuan (destination) Tanah Alas,  lalu nama inilah dikenal hingga sekarang menjadi nama Orang/Suku Bangsa Alas (The People of The Alas Valley), Suku Alas, atau Tanah Alas atau Alas land, bahkan sungai yang mengaliri daerahnya diberi nama Lawe Alas (Kali Alas-red) dan hamparan daerahnya juga dikenal dengan Lembah Alas (Alas Valley).   Keturunan Raja Alas hingga tahun 2000 ada yang bermukim di berbagai wilayah, baik di tanah Alas, ibu kota Propinsi Aceh (Banda Aceh), Medan, Malaysia, maupun tempat lainnya (Encyclopaedisch Bureau, 1916:119; Iwabuchi, 1994:10-15; Kreemer, 1923:243-244; Rahman, Informan, 2003; Jibun, Informan 1998).

Berdasarkan temuan data tersebut di atas, maka jelas bahwa nama Alas bukan berasal dari sebutan berbagai etnis di Nusantara.  Misalnya, karena Tanah Alas dikelilingi bukit/gunung-gunung artinya dalam bahasa Jawa adalah Alas, karena di hamparan ini banyak Talas, maka disebut wilayah ini menjadi Alas, atau daerah ini merupakan lembah yang rendah maka dalam kata Melayu disebut Alas, karena merupakan hamparan luas maka disebut Alos (tikar) menurut etnis Gayo. Namun penamaan dalam berbagai bahasa etnis di di atas ternyata tidak dapat dipublikasikan secara ilmiah, malah sangat sulit dipertanggungjawabkan secara akademik.

Diperkirakan pada akhir abad 12, Raja Lambing hijrah dari Tanah Karo ke Tanah Alas, dan bermukim di Desa Batumbulan, keturunan dan pengikutnya adalah Marga Selian.  Ada hal yang menarik perhatian dari kesepakatan antara putra Raja Lambing (Raja Adeh, Raja Kaye dan Raja Lele) dengan Putra Raja Dewa (Raja Alas) bahwa  syi’ar Islam yang di bawa oleh Raja Dewa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Btak Alas,  tetapi adat istiadat Batak Alas yang dipunyai Raja Lambing tetap dipakai bersama (Rahman, Informan, 2003; Ismail, Informan, 2003; Jibun, Informan, 1998).  Ringkasnya adalah “hidup dikandung adat, mati dikandung hukum (Islam)”.   Oleh sebab itu jelas bahwa assimilasi adat istiadat dengan ajaran Islam dalam kebudayaan suku Batak Alas telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.  Sebelumnya Raja Adeh mempunyai keturunan Selian dan pengikutnya di Kertan (Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah), Raja Lele adalah monyangnya Selian dan pengikutnya di Engkeran (Kecamatan Lawe Alas dan sekitarnya), dan Raje Kaye adalah Monyangnya Orang Selian Batumbulan dan Pengikutnya, sekarang Kecamatan Babussalam dan sekitarnya (Jibun, Informan, 1998; Rahman, Informan, 2003, dan Ismail, Informan, 2003).    Tarombo Raja Lambing di Tanah Alas hingga tahun 2000, telah mempunyai keturunan ke 26 yang bermukim tersebar di tanah Alas (Encyclopaedisch Bureau, 1916:118; Effendy, 1960:36; Sebayang 1986:17; Ismail, Informan, 2003).

Pada awal kedatangannya, Datuk Raja Dewa atau Malik Ibrahim migrasi melalui pesisir bagian Timur Aceh (Pasai) sebelum ada kesepakatan di atas, ia masih memegang budaya maternalistik dari Minang Kabau, sehingga putranya Raja Alas, sebagai pewaris kerajaan, mengikuti garis keturunan dan marga pihak ibu yaitu Selian.    Setelah Raja Alas menerima asimilasi adat istiadat yang dibawa oleh Raja Lambing dengan ajaran Islam,  maka sejak itulah mulai menetapkan keturunannya mengikuti garis keturunan ayah (paternalistik).   Raja Alas dikenal pula sebagai pewaris kerajaan, disamping kekayaan harta tanah ayahnya dan yang diperoleh dari kakeknya Raja Lambing (Sebayang, 1975:73).   Sejak itulah  diperkirakan daerah ini dikenal dengan sebutan nama Tanah Alas (Tanah Alas), Tanah artinya permukaan bumi yang terbatas, ditempati suatu bangsa/suku/clan yang diperintah dalam suatu negeri/wilayah dan mendapat pengakuan dari publik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 1132-34).

Menurut Iwabuchi (1994:11), akhirnya, kakek Raja Alas (Raja Lambing) migrasi lagi ke Kluet (Aceh Selatan) untuk mencari abangnya yang nomor dua, yaitu Raja Enggang.  Raja Lambing di Kluet juga mempunyai keturunan dan pengikutnya dikenal dengan marga Selian serta ia menghembuskan nafas terakhir dan makamnya  berada di Deleng Puntung, desa Icing Manuk, yaitu diperkirakan antara Lawe Sawah dan Lawe Manggamat sekarang (Rahman, Informan, 2003; Ismail, Informan, 2003; Jibun, Informan, 1998).  Oleh sebab itu banyak keturunan dan pengikutnya berkembang di Kluet.   Sebagian mereka sudah kembali lagi ke Batumbulan (Aceh Tenggara) dan sekitarnya, bahkan sebaliknya dari Batumbulan juga ada yang hijrah ke Lae (Lawe) Sawah, Paya Dapur, Kota Pajar, Manggamat dan sekitarnya di Kluet.   Mereka bermukim di wilayah ini diperkirakan sejak awal abad ke 13  yang lalu (Effendy, 1960:36 Encyclopaedisch Bureau, 1916:118-9; Akbar, 2010-b; Akbar,2005).

Beberapa data menyebutkan bahwa setelah kehadiran Selian di Batumbulan, muncul lagi kerajaan lain yang dikenal dengan marga Sekedang yang basis wilayahnya meliputi Bambel hingga ke Lawe Sumur dan sekitarnya.  Raja Sekedang ini menurut beberapa informasi dan data yang ditemukan pada awal kehadirannya ke Tanah Alas adalah mencari Ayahnya, yaitu Raja Dewa  yang migrasi ke Tanah Alas. Raja Marga Sekedang datang ke Tanah Alas diperkirakan pada pertengahan abad ke 13, yaitu bernama Nazaruddin yang dikenal dengan panggilan Datuk Rambat yang datang dari Pasai.  Pendatang berikutnya semasa Raja Alas adalah kelompok Megit Ali dari Aceh Pesisir dan keturunannya berkembang di Biak Muli dan sekitarnya, yang dikenal dengan marga Bekhuh (Beruh).   Lalu terjadi migrasi berikutnya yang membentuk beberapa marga, namun mereka tetap merupakan pemekaran dari penduduk Batumbulan (Iwabuchi, 1994; Akbar, 2010-c:3).  Penduduk Batumbulan mempunyai beberapa kelompok atau marga (clan dan sub-clan).  Marga tersebut meliputi  Pale Dese yang bermukim di bagian barat laut Batumbulan, yaitu Terutung Pedi, lalu hadir kelompok Selian, datang Kelompok Sinaga (Sinage), Keruas, dan Pagan.  Disamping itu bergabung lagi marga Munthe, Pinim (Pinem), Karo-karo, dan Terigan (Tarigan). 

Marga Pale Dese merupakan penduduk yang pertama sekali menduduki Tanah Alas Iwabuchi, 1994; Akbar, 2010-a), namun tidak punya kerajaan yang tercatat dalam sejarah(Akbar, 2010-b:3).  Kemudian hadir pula Deski yang bermukim di kampung Ujung Barat (sekarang masuk dalam wilayah Batumbulan II).

PENYEBARAN BANGSO BATAK ALAS DI TANAH ALAS
Penyebaran Bangso Batak Alas yang berdomisili di desa (Kute) Batumbulan sebagai wilayah asal muasal penyebaran Batak Alas menurut hasil penelitian Iwabuchi yang dicatat oleh Daalen sejak 1904 -1907 adalah: Lawe Pangkat, tenembak Alas, Gusung Batu, Pulonas, bagian dari Mbarung (Ujung Barat), Perapat, Cane Keretan, Pulogang/Tambunan, Kute Tinggi, Deleng Megakhe (Tanah Merah), Mbornut, Batin, Gulo, Kute Pasir (Kampung Raja), Muara Lawe Bulan, Kuta Lenge, Telage Mekar,  Penumbukan, Kute Batu, Lawe Rutung, Itam Mencawan ni  Tualang, Kute Gerat, Lawe Sumur,  Kandang Mbelang, Batumbulan Mbaru, Lawe Pio, Lawe Perlak, Ntualang Sembilar.  Pemekaran Batumbulan ke arah utara adalah Rambung Teldak, bagian dari Natam, Lawe Gerger, Jongar, Pengeparan, dan Cingkam.   Kemudian pemekaran Batumbulan ke Kembang Kertan adalah Kute Rambe, Kute Buluh, Kute Ujung, Kute Mesung, Lawe Pungge, Lawe Bekung (Salang).  Kemudian pemekaran ini berlanjut ke Kute Lengat Mbaru (bagian Terutung Pedi), Gulo, Paye Munje, dan Kute Lengat.  Kemudian ke Terutung Pelariken, Ntualang, Terutung Buluh (Kute Buluh), Kute Rih, dan Tenembak Langlang.   Kemudian berkembang lagi ke arah Barat daya, yaitu Ngkeran, Lawe Kongkir, Rumah Luar, Paye Munje, Terutung Payung, Kute Genting Muara Baru,  Pulo Tebu, Pulo Latong, Kute Mbaru, Terutung Pilun, Penampaan, dan beberapa desa lagi berkembang akhir-akhir ini, misalnya Lak-lak (dusun Aunan) di Kecamatan Badar, Kute Lengat Marpunge di Kecamatan Blangkejeren, Kuta Tengah (Kecamatan Lawe Sigala-Gala), Lawe Sempilang,  Liang Pangi (Kecamatan Lawe Alas), dan lain-lain yang belum diinventarisir.

Berdasarkan fakta sejarah dari berbagai literatur hasil penelitian di atas bahwa kerajaan di Tanah Alas yang tertua berada di Batumbulan dan merupakan basis pemekaran serta cikal bakal lahirnya nama Tanah Alas.  Oleh sebab itu dapat dimaklumi bahwa secara asas hukum adat dan ethnologis maka berlaku teori receptio in complexu dan istilah Gods dientige Wetten yang kemudian berubah menjadi Adatrech (Djunet, 1992:7-8).  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Batumbulan adalah merupakan wilayah kerajaan tertua dan asal muasalnya adat-istiadat Batak Alas dan pusat pengembangan syi’ar Islam di Tanah Alas tempo doeloe.

MARGA-MARGA SUKU BATAK ALAS
Menurut Zainuddin (1961:187; Akbar, 2010-a:5);   bahwa adapun marga yang tertua di kalangan Bangso Batak Alas adalah 28 marga, dengan urutan (sesuai susunan abjad) adalah Marga Bangko, Cibro, Desky, Keling, Pale Dese, Keruas, Pagan, dan Selian.  Kemudian hadir lagi marga Acih,  Beruh, Gale, Kekaro (Karo-karo), Mahe (Maha), Menalu (Manalu), Mencawan, Munthe, Sinage (Sinaga), Pase, Pelis, Pinim (Pinem), Ramin, Ramud, Sambo, Sekedang, Sugihen, Sepayung (Sipayung), Sebayang, dan marga Terigan (Tarigan).

Atas dasar etiologi kehadiran berbagai etnis di Tanah Alas, maka jelas tidak ada satu orangpun orang Batak Alas yang berdiri sendiri secara independen ibarat tumbuhnya cendawan dimusim hujan.  Oleh karena itu etnis Batak Alas sejak monyang terdahulu hingga sekarang adalah pendatang.   Namun kedatangan mereka ada yang lebih awal hadir, yang datang kemudian, dan ada yang baru hadir dan bermukim di Tanah Alas.  Sehingga wajar penduduk di Tanah Alas merasa senasib-sepenanggungan serta sama-sama pendatang ke daerah ini, termasuk penulis sendiri walaupun asli penduduk Batumbulan,  namun harus diakui moyangnya adalah imigran tempo doeloe.

ADAT ISTIADAT BATAK ALAS, PENERAPAN DAN LANDASAN HUKUMNYA
            Seperangkat nilai-nilai kenyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat  tertentu disebut dengan adat istiadat.   Keragaman adat istiadat di Aceh merupakan kekayaan yang berharga bagi ummat, salah satu diantaranya adalah adat Batak Alas.  Keberadaan adat Alas telah memberikan sumbangan dalam mengatur kehidupan masyarakat secara turun temurun di Lembah Alas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perda Nomor 7 tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat maka sudah pasti Pemerintah telah mengakui keberadaan adat Aceh, termasuk adat Batak Alas yang tidak lapuk dihati khang Alas (orang Alas).  Pengakuan Pemerintah tersebut di atas menunjukkan betapa besarnya  peran adat istiadat untuk difungsikan kembali demi mewujudkan keharmonisan hidup masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Batak Alas pada khususnya.   Adat istiadat Batak Alas berlandaskan “Adat Bak Po teu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Resam bak Laksamana, Hukum ngon Adat lagee Zat ngon Sifeut”.   Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka penyelenggaraan kehidupan adat di Tanah Alas diatur dalam suatu Peraturan Daerah, yaitu Qanun Nomor: 24 Tahun 2000  (Akbar dan Kartini, 2006).

Pemulihan pemberlakuan hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan resmi dari Negara kepada masyarakat adat di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD), khususnya masyarakat adat Batak Alas, yaitu merupakan upaya secara langsung membantu Pemerintah untuk menyelesaian tindak pidana adat secara tuntas dan memuaskan masyarakat adat di luar Pengadilan Negeri.  Justru itu peraturan adat setempat jauh lebih dihormati oleh masyarakat adat ketimbang hukum warisan kolonial Belanda yang masih berlaku di Tanah Air ini.   Dengan demikian keadaan di Aceh mendatang, khususnya masyarakat adat Batak Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, mirip dengan penegakan hukum di Manhattan, State of Kansas, Amerika Serikat (USA),  di mana Kota Penulis menyelesaikan Sudi, yaitu pemberlakuan hukum lokal (State regulations enforcement), mirip dengan budaya regulasi lokal masyarakat Midwest.  Karena hukum lokal yang begitu mendarah daging dan tetap hidup dalam masyarakat, maka timbul hipotesis bahwa sifat-sifat kepatuhan terhadap regulasi di kalangan keluarga diwariskan secara genetika kepada anak-anak mereka.  Terbukti bila ada pelanggaran terhadap regulasi di USA, individu atau masyarakat akan segera melaporkan kepada pihak berwajib lewat telepon khusus 911 (nine-one-one).  Kepatuhan terhadap regulasi tentu ada sebabnya, yaitu para saksi sangat dilindungi kerahasiaan pelaporannya oleh Pemerintah Federal dan diberikan insentif ratusan hingga ribuan Dollar setiap laporan pertama dari saksi terhadap kasus tindak pidana.   Tentu seluruh masyarakat menjadi “polisi” yang membuka tabir tindak pidana sesuai regulasi setempat membatu penegak hukum di USA (Black, 1990).

Ada kemiripan penerpan hukum adat di USA di atas dengan halnya hukum masyarakat adat Batak Alas, hingga kini tetap hidup dan unik, dimana sipelapor selalu dirahasiakan serta mendapat perlindungan adat disamping memperoleh hak adat dari pengabdiannya.  Hal inilah masih berlaku dalam masyarakat adat Batak Alas.  Hukum adat dalam masyarakat Batak Alas mengatur tatanan kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun lalu, sehingga dikenal istilah pelanggaran adat, sanksi, dan denda tindak pidana adat. Pelanggaran adat dalam kehidupan masyarakat Batak Alas sangat tidak dibenarkan.  Namun bila terjadi pelanggaran, maka dapat diselesaikan di luar pengadilan Pemerintah.  Sehingga dalam penyelesaian tindak pidana adat Batak Alas mengacu pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Perda (Qanun) Nomor 7 Tahun 2000, Pasal 10 menegaskan bahwa “Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Geuchik (Penghulu) dan Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di Gampong/Mukim masing-masing”.   Pada Pasal 11, ayat (1) berbunyi  “Keuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi di Gampong (Desa), baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga,  dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Rapat Adat Gampong (desa)”, dalam hal ini Rapat Adat Batak Alas.  Pada ayat (2) menegaskan “Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di Gampong atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat Geuchik, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh Imum Mukim dalam rapat Adat Mukim”.  Pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa “Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat pada tingkat  Geuchik  atau Imum Mukim, ia akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kata kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat”.  Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa “Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Imum mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat Mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum (Polisi).  Pasal yang sama pada ayat (2) ”Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara.

Pasal 24 berbunyi  “Aparat Pemerintah yang berasal dari luar daerah dan bertugas di Aceh, khusunya di Tanah Alas, harus mempelajari dan menghormati dasar-dasar adat Alas dan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah  masyarakat adat”. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing daerah, dalam hal ini secara Adat Batak Alas.  Sebagai pedoman penyelesaian pelanggaran adat sudah diterbitkan buku “Sanksi dan Denda Tindak Pidana Adat Alas”, tahun 2001 dan edisi kedua dicetak ulang tahun 2004.


MIGRASI BATAK TOBA KE TANAH ALAS
PADA ZAMAN  KOLONIAL BELANDA 1909-1914
Pemerintah Kolonial Belanda dikenal dengan politik De vide et imperanya dalam menguasai Nusantara.  Kemudian pembukaan akses transportasi untuk mobilitas hasil bumi dan kekayaan alam yang mereka eksplorasi sangat diutamakannya.  Akses transportasi yang dimaksud meliputi pembangunan jalan baru dari Sumatera Timur ke Tanah Alas (1909-1914).  Sehingga memudahkan migrasi antar suku berikutnya, antara lain Melayu Deli dari Sumatera Timur, Batak Toba dari Samosir dan sekitarnya.  Termasuk dari Angkola, Sipirok, Batak Timur Raya, Simalungun, Karo, Pakpak, Mandailing, Singkil dan lain-lain (Gayo, 1983).  Disamping sebagai serdadu Nica Belanda, banyak pekerja dan buruh membuka jalan dibawa dari Jawa, Menado, Batak Toba, dll,  sampai saat ini telah berketurunan di Aceh Tenggara.  Mereka inidi duga menjadi sumber informasi bagi orang Batak Toba dan suku lainnya untuk datang di kemudian hari ke Tanah Alas.

Migran Batak Toba sesampainya di Tanah Alas tentu harus melapor dan umumnya tinggal di Batumbulan. Raja Batumbulan saat itu, Haji Sidon, yaitu abang sepupu Raja Haji Durasa alias Wan Ampuk.  Beliau memerintahkan kepada pendatang Batak Toba membuka persawahan dan diharapkan menjadi contoh bagi Batak Alas dalam bercocok tanam.  Berita tentang Tanah Alas semakin tersebar di kalangan petani Batak Toba di Samosir dan Tapanuli, maka secara berangsur-angsur mereka memasuki Tanah Alas yang subur.

Petani Batak Toba sekitar tahun 1920-an semakin ramai datang untuk mendapatkan tanah, umumnya mereka terlebih dahulu membayar uang adat dan mendapatkan surat izin dari Keujeuruen sesuai adat Batak Alas yang dikenal ”Secawan Ngkahe, Secawan Ngkolu”.   Dengan kejelasan menyelesaikan uang adat untuk mendapat lahan subur, maka  dalam tahun 1922 diperkirakan sudah tidak kurang dari 148 Kepala Keluarga yang menetap di Tanah Alas di bawah kepemimpinan Raja Haji Sidon.

Setelah berakhir kekuasaan Raja Haji Sidon (sakit dan meninggal dunia) pada zaman penjajahan Belanda, dimana sebenarnya penduduk Batak Alas merupakan ”pemilik lahan” yang sangat subur di Lembah Alas.   Mengetahui informasi tersebut, migran Batak Toba sangat tergiur dengan lahan subur ini untuk pertanian.  Sebab tanah di Samosir dan Tapanuli sangat kurang menjanjikan untuk kehidupan pertanian tradisional.  Tidak seperti masa kekuasaan Raja Sidon, kemudian Batak Toba bersemangat menggarap  lahan pertanian yang masih merupakan pinjaman dari Raja atau Kejeureun Bambel, Haji Durasa Selian (Marga Selian adalah anaknya Pandiangan, red) atau dikenal dengan Raja Wan Ampuk.  Semasa Raja Wan Ampuk (Penduduk Batumbulan Asli, red), tidak dikenakan uang adat garapan atas tanah seperti pada masa Raja Sidon kepada siapa saja pendatang di Tanah Alas, oleh sebab itu pendatang Batak Toba lebih senang dan umumnya tinggal di Batumbulan, dan mereka adalah pekerja keras karena kemudahan, sehingga kehidupan mereka relatif lebih baik dibandingkan penduduk setempat, Batak Alas.  Lahan-lahan yang diserahkan Raja Wan Ampuk diantaranya Mura Keminjin, Deleng Megare dan Jambur Lele (Tanah Merah) kepada keluarga Pakpahan, dan Pasaribu Cs.  Selanjutnya diberikan ratusan Hektar kepada keluarga Sianturi dan Situmeang Cs. di Buluh Biang (Paranginan), sekarang di Kecamatan Badar.   Selanjutnya Raja Wan Ampuk memberikan ratusan hektar kepada  keluarga Haji Siregar, Harahap, Situmorang, Simamora Cs. Dari Tapanuli Selatan di Kampung Melayu, Maracar, Kuta Batu dan Simpang Semadam.  Untuk Keluarga Aruan, Aritonang, Tampubolon, Siregar dan Sinaga Cs diberikan di Lawe Petanduk, Lawe Sigala, Lawe Desky, Kandang Belang, Kampung Nangka, Lawe Ponggas, Bunga Melur, Kuta Pengkih. Titipanjang diizinkan menjadi lahan Sibarani Cs, tanpa membayar uang adat.   Untuk kelarga Silaban, Sitohang, Simanjuntak, Siagian, Hutauruk, Sihombing Cs diberikan lahan di Lawe Bekung, Rukahan, Simpang Tiga Rantodior (Tanah Milik  pribadi Wan Ampuk) hingga ke batas kebun Rutung Tenembak Bahu (sekarang Desa Kati Jeroh-red).

Sekitar tahun 1932, Pemerintah Belanda menilai bahwa kehidupan rakyat sudah membaik, saatnya mulai ditetapkan penarikan pajak walaupun kehidupan yang sudah jauh lebih baik itu sebenarnya adalah umumnya migran Batak Toba, maka Keujeuruen Bambel, Haji Durasa (Wan Ampuk) diperintahkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda harus mengutip blasteng (pajak), walaupun waktu itu dalam keadaan musim pacikelikt (Ginting, 2003; Akbar, 2003; Jibun, Informan, 1998).  Namun terjadi kontroversi, maka untuk mengurangi penderiataan rakyat, Raja Wan Ampuk tidak bersedia mengutipnya, malah menampar muka seorang pimpinan dari Pemerintah Belanda (Sebayang, 1986; Ismail Informan,2003, Rahman, Informan, 2003).  Kesalahan Wan Ampuk dimata Pemerintah Kolonial Belanda adalah karena tidak mau menarik blasteng dari penggarap, baik Batak Toba maupun Batak Alas atas tanah garapan mereka, walaupun akhirnya seluruh penggarap Batak Toba dan Batak Alas harus membayar blasteng tanah kepada Belanda, atau memulangkannya kepada Raja atau dikosongkan, tidak boleh diusahai lagi.   Akibat melawan pihak Belanda dengan tuduhan penganiayaan (menampar), maka Raja Wan Ampuk ditangkap dan dipenjarakan di Nagari, Kabanjahe (Ginting, 2003; Rahman, Informan, 2003).  Kemudian diadili di Medan (Ismail, Informan, 2003).   Keputusan hukuman dari hakim Belanda pada tahun 1936 adalah Raja Wan Ampuk dan keluarganya di berikan pilihan harus pindah ke Batavia (Jakarta) atau semenanjung Malaya (Malaysia) dan diberikan ongkos naik Haji atas biaya Pemerintah, maka Raja Wan Ampuk memutuskan untuk berdomisili dan pindah ke Alor Setar, Kedah, Malaysia.  Dan kini sebagain besar keturunannya yang berpendidikan berdomisili di Kota Kedah dan Petaling Jaya Kuala Lumpur (Iwabuchi, 1994; Annonimus, 1968;, Sebayang, 1986, Latief, 1995, Akbar dan Sri Kartini, 2006; Gayo, 1982; Ya’cob Pagan, Informan,2003).

Sensus Tahun 1968 dalam lima Kewedanaan di Tanah Alas dan Gayo Lues berpenduduk sebanyak 110.521 jiwa dimana lebih kurang orang Batak Alas adalah 45%, Batak Toba 35%, suku lainnya: Gayo, Batak Karo, Batak Mandailing, Singkil, Aceh, Minangkabau dan Jawa kira-kira 20% (Annonimous, 1968-2).

Hasil Sensus pada Tahun 2004, jumlah penduduk Aceh Tenggara adalah 169.409 jiwa, dimana Batak Alas lebih kurang 55%, Batak Toba lebih kurang 17% dan Gayo sekitar 14%, selebihnya adalah suku bangsa Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Minangkabau, Aceh, Singkil, Jawa dan termasuk Nias di Kecamatan Leuser dan sekitarnya.

MENGAPA BATAK ALAS DAN BATAK TOBA BISA HIDUP BERDAMPINGAN

            Sebelum kemerdekaan RI, secara umum suku Batak Alas tidak menuliskan marga pada akhir namanya, hal ini diduga disebabkan salah satu oleh adanya politik Pemerintah Hindia Belanda yang memecah belah rakyat di Aceh memalui propaganda Agama dan pengucilan etnis/marga tertentu yang dikenal dengan devide et impera (Gayo, 1983; Annonimous, 2003-3).   Bentuk devide et impera yang dimaksud adalah berupa perkataan yang saling merendahkan martabat dan harga diri masing-masing suku bangsa kita, kerap diperdengarkan orang-orang tempo doeloe kepada generasi yang lebih muda, misalnya:
1.    Orang Jawa Makan Kutu;
2.    Orang Alas Pemalas;
3.    Orang Minang/Padang Pancilok (Pencuri);
4.    Orang Aceh Peungeut (Penipu);
5.    Orang Ambon Penghianat Bangsa (Menjadi serdadu dan pesuruh Penjajah Belanda menghancurkan Bangsa)
6.    Orang Batak Makan Orang.

Mirip dengan politik “devide et impera” pada zaman pemerintahan kolonial Belanda dia atas, ungkapan pejabat/Gubernur Aceh, Hibrahim Hasan, Kepala Pemerintahan Aceh pada zaman Orde Baru, sering disampaikan dalam pidatonya untuk istilah metapfora (Echols dan  Shadily  1983:379) beberapa kabupaten di Aceh karena keterbelakangan dan nasib wilayah dan penduduknya adalah lebih kurang, yaitu:
1.    Aceh Tenggara, Aceh Sengsara;
2.    Aceh Tengah, Aceh Terengah-engah;
3.    Aceh Selatan, Aceh Ketelatan;
4.    Aceh Barat, Aceh jembatan getek tambat atau Aceh Terlambat;
5.    Aceh Utara, Aceh Terlunta-lunta (Penduduk pindah karena pembebasan lahan proyek vital);
6.    Aceh Pidie, Aceh mau berdiri sendiri (Merdeka);
7.    Aceh Timur, Aceh tak makmur-makmur.

            Adanya tali persaudaraan dari keturunan Guru Tatea Bulan, Raja Sumba dan Raja Lontung seperti yang telah diutarakan sebelumnya, Batak Alas yang bermagra Selian adalah keturunan Marga Pandiangan, yaitu anak ketiga dari Raja Lontung, dimana juga ternyata mayoritas Batak Alas di Aceh Tenggara adalah Marga Selian.   Sedangkan untuk Anak Raja Lontung tertua adalah Sinaga, mereka secara adat cukup dekat dengan Selian  hingga kini.   Walaupun tidak atas dasar satu tarombo, Batak Alas sudah banyak sekali berkerabat dengan Batak Toba melalui tali perkawinan.  Salah satu contoh kekerabatan akibat perkawinan antara Batak Alas dengan Batak Toba (keturunan Raja Lontung/Raja Wan Ampuk (marga Selian Pandiangan), Desa Batumbulan, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara) adalah seperti sampel pada Tabel 1 berikut ini:
 
Tabel  1.         Perkawinan Batak Alas Keturunan Raja Lontung ke III, Marga Selian Pandiangan dengan Batak Toba di Desa Batumbulan,Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. 
 

No

NAMA BANGSO BATAK ALAS

NAMA BANGSO BATAK TOBA
ALAMAT/DESA ASAL
MARGA SELIAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21


Amrin Selian , SE, SH.
Safrijal Selian , SP.
Zeini Selian
Samsuariadi Selian
Satudin Selian
Senter Selian
Ummi Br. Selian
Nasir Selian
Ratnawaty Br. Selian
Juwiriah Br. Selian
Satujal Br. Selian
Hasanuddin Selian
Gordeng Selian
Djamuddin Selian
Hasbi Selian
Butet Br. Selian
Jakaria Selian
Japarin Selian
Sahadun Dewar Selian
Adenan Selian
Dahlan Selian

Nursaidah,SE Br. Simanjuntak
Hadijah Br. Pakpahan
Ira Br. Sitompul
Murniati Br. Siahaan
Ranianna Br. Pasaribu
Rasidah Br. Bukit
Rizal Nasution
AB. Br. Sianturi
Arifin Sinaga
Kamisan Sinaga
Baharuddin Sinaga
Salbiah Br. Siregar
Madina Br. Siregar
B. Br. Aruan
A. Br. Simanjuntak
Sukri Sitompul
P. Br. Harahap
K. Br. Simatupang
Nelawati Br. Siregar
Yusrina Br. Daulai
Riama Br. Malao

Batumbulan,   Aceh Tenggara
Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,  Aceh Tenggara Batumbulan,   Aceh Tenggara


Sumber: Dr. Thalib Akbar, MSc., Data Primer, Hasil Penelitian 2010.

Adat-istiadat merupakan alat pemersatu antar ummat beragama di Aceh Tenggara, misalnya kerukunan Ummat Islam sebagai penduduk Desa Batumbulan di atas dengan Ummat Nasrani di berbagai desa se Aceh Tenggara.   Dalam Adat-istiadat Bangso Batak Alas, bahwa orang tua Istri, yaitu mertua, saudara, dan sanak familinya (extended family) harus di hormati sekali oleh Suami, orang tuan suami, dan sanak saudara semarga, termasuk saudara-saudara suami yang lain baik semarga, maupun karena adanya hubungan perkawinan dengan marga lain.  Karena dalam hal ini Suami adalah menjadi Anak Beru (Pedeberunen), sedangkan pihak orang tua si Istri sebagai perbesanan yang menjadi Hula-hula dalam tutur Bangso Batak Toba di Aceh Tenggara (Anonimous, 1988-1; Djunet 2002:39-40).    Umumnya Bangso Batak Alas, baik laki-laki maupun perempuan, yang kawin dengan Bangso Batak Toba adalah harus satu akidah, yaitu Islam.  Memang unik, dalam pesta adat, bagi Muslim makannya dalam pesta terpisah dengan makan Non-muslim (Kristiani), namun satu kebersamaan adalah sama-sama bersatu menggelar adat-istiadat dalam pesta itu.  Demikian pula beribadah, bagi ummat Muslim melaksanakan Shalat/sembahyang, dan bagi ummat Kristiani beribadah di gereja.

            Dari data tersebut pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Suku Batak Alas sudah lama melakukan perkawinan secara Cross breeding dengan Batak Toba.  Dari 21 orang sampel Keturunan Raja Wan Ampuk bermarga Selian Pandiangan selaku Bangso Batak Alas, baik laki-laki, maupun perempuan telah membaur dalam perkawinan dengan berbagai keturunan suku bangsa Batak Toba selaku pendatang dan “penggarap” lahan dari Samosir dan Tapanuli Utara/Selatan.  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelas tidak menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari bagi ummat Kristiani dengan ummat muslim di Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga diduga hal inilah penyebab tidak mudah diadu domba oleh pihak ketiga selama 35 tahun pergolakan konflik di Aceh.  Sering diketengahkan bahwa Orang Batak Alaspun ada yang jarang  sembah walaupun seorang Muslim, demikian pula Batak Toba tidak sedikit yang tidak mau beribadah ke Gereja.  Jadi satu sama pointnya (Ismail, Informan, 2003; Pandiangan, informan, 2004).  Terbukti sudah beberapa kali terjadi pembakaran Gereja dan Mesjid, namun provokasi ini tidak menyulut perperangan antar ummat beragama, kahususnya antara Batak Alas dengan Batak Toba di Kabupaten Aceh Tenggara.  

            Khusus di Aceh Tenggara, bila Agama dimunculkan setinggi-tingginya, maka akan timbul “peperangan” antar ummat beragama, yasitu penganut kristiani dengan Islam, namun bila adat-istiadat dikuatkan Agama akan terus langgeng.  Hal ini telah terbukti nyata secara empiris.  Cocok pula dengan pepatah Batak Alas, “Adat bersendiken sakhak, sakhak bersendiken kitabullah”.  Oleh sebab itu perlu pemahaman mendalam bagi setiap orang Batak Alas dan Batak Toba tentang indahnya adat istiadat Batak Alas  demi masa depan Aceh Tenggara dan ketenteraman suku pendatang lainnya, mengingat Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Aceh yang paling heterogen sukunya (Melting Pot).
  
            Data pada Tabel 1 di atas membuktikan bahwa secara harfiah dalam adat, tidak mungkin Sdr. Safrijal Selian (No.2) memusuhi mertuanya, iparnya dari Marga Pakpahan di Desa Alas Maracar,  karena dia adalah berstatus selaku peranakberunen (boru/beru).   Sebaliknya tidak akan terjadi dalam adat Batak Toba bahwa Marga Pakpahan menganianya Sdr. Safrijal Selian, mengingat putri mereka (Siti Hadijah Br. Pakapahan, No.2) telah dinikahi dan dipelihara keluarga Sdr. Safrijal Selian di Pulo Kemiri, Desa Batumbulan, Kutacane.  Demikianlah sebagian sebab musabab hubungan kekerabatan Bangso Batak Alas sangat harmonis dengan Bangso Batak Toba akibat perkawinan silang dan hubungan kekerabatan suku Marga di Kabupaten Aceh Tenggara hingga akhir-akhir ini.

-------------------------oOo-------------------------------



DAFTAR BACAAN



Akbar, 2005.  Perjuangan Garamata Bersama Masyarakat Aceh Melawan Belanda: dalam Buku: Kiras Bangun (Garamata) Berjuang Melawan Belanda di Tanah Karo (1852 – 1942), pp. 1-9.

Akbar dan Sri Kartini. 2006.  Sanksi dan Denda Tindak Pidana Adat Alas.  Cetakan 2, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, pp. 1-24.

Akbar, 2010-a.  Sejarah Masuknya Agama Islam, Sosial Budaya, Adat Istiadat Alas dan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara. Makalah dipresentasikan pada Acara Seminar: Negeri Lembah Alas, “Riwayatmu Dulu dan Kini” di Hotel Sartika, 10 Juli 2010, pp. 1-8.

Akbar, 2010-b.  Penguatan Masyarakat Adat Aceh Tenggara Ditengah Pembangunan Global. Makalah dipresentasikan pada: Diskusi Panel Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh Tenggara, 23 Januari 2010, pp. 1-6.

Annonimous.  1988.  Adat dan Reusam Masyarakat Suku Alas dan Gayo Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Tenggara.  LAKA, Kutacane.

Annonimous.  1968.  Kabupaten Atjeh Tenggara, Tanah Alas Gayo Luas, 1968.  Tanpa Peneribit, Tanpa halaman.  Dokumen Daerah Aceh Tenggara.

Annonimous.  2003.  MusyawarahAdat Als dan Gayo (Komisi A, Adat Alas).  Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara.

Bangkaru, Mahmud.  1998.  A Hand Book To Aceh 1998, Sumatra, Indonesia.  CV. Kharisma Putra Utama, Pondok Bambu, Jakarta, pp. 191 – 220.

Black, H.C.1990.  Black’s Law Dictionary.  Sixth Ed. St Paul, West Publishing, Minn, pp.iii – 1657.

Daalen, G.C.E. van.  1907.   “Nota over het Alas-Land”, Tijdschrift van het koninklijk Netherlandch Aardrijkskundig  Genootschap, 2nd ser., 24:204 – 212.

Djuned, T. Mohd.  1992.  Asas-Asas Hukum Adat.  Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. pp.  1- 67.

Djuned, T. Mohd.  2002.  Hukum Adat Aceh, Gayo, dan Alas. Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, Banda Aceh, pp.  1- 53.

Echols, J.M., Shadily, H.  1983.   Kamus Inggeris Indonesia. PT. Gramedia, Jakarta.

Effendi, Usman.  1960. Dalam “Kenang-kenangan Musjawarah Masjarakat Alas ke I, Tanggal 7 S/D 20 Djuli 1960, di Kutacane.

Encyclopaedisch Bureau.  1916.  De buitenbezittingen: Atjeh en Onderhoorigheden, (Mededeelingen van her bureau voor debestuurszaken der buitenbezittingen bewerk door her Encyclopaedisch Bureau 2/2). Semarang: G.C.T. Van Dorp.

Gayo, M.H. 1983.   Perang Gayo Alas Melawan Kolonialis Belanda.  Cetakan Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, pp. 13 - 210. 

Hamidah.  1998.  Pergeseran Nilai Adat Mepahukh dalam Mencari Jodoh Bagi Pemuda di Kecamatan  Lawe Alas, Aceh Tenggara.  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.


Hadikusuma, Hilman.  1987.  Hukum Kekerabatan Adat.  Fajar Agung, Jakarta.
pp. 1-157.

Isa, Mohammad.  1960.   Dalam “Kenang-kenangan Musjawarah Masjarakat Alas ke I,  Tanggal 7 S/D 20 Djuli 1960, di Kutacane.

Iwabuchi, A.  1994.  The People of the Alas Valley, Clarendon Pres, Oxford, Yew York, USA.


Kamus Besar Bahasa Indonesia.  2001.  Balai Pstaka, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, pp. Xxxii – 1386.

Kreemer, J.  1922.  Atjeh,  I.  Leiden: E.J. Brill, the Netherland.
Radermacher, J.M.C.   1781.  “Beschrijving van het eiland Sumatra, dalam: Zoo verrehetzelve tot nog toe bekend is”  Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 3:1-89.

Sebayang , R.K.  1986.  Sejarah Sebayang Mergana.   Published by the Outhor, Jalan Sei Mencirim nomor 23, Medan.

Soekanto, S.  1982.  Beberapa Teori Sosiologi  Tentang Struktur Masyarakat. Rajawali , Jakarta. 

Zainuddin, H.M.   1961.  Tarich Aceh dan Nusantara.  Medan,: Pustaka Iskandar Muda
--------------------------------------------------------

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Ke-Istimewaan Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darusalam





----------------------oo0O0oo---------------------------











5 comments:

  1. Silahkan share dengan menyebutkan penulis dan penelitinya......

    ReplyDelete
  2. Ini penamaan "Batak Alas" ini kita ambil dari mana pak Thalib? Jika dari silsilah raja lambing, lalu bagaimana dengan penghuni sebelum kedatangan raja lambing yg dlm tulisan bapak di atas mereka dari pesisir aceh, dan juga bagaimana dengan para migrasi2 yg lain baik dari wilayah aceh juga mancanegara yg kemudian menjadi khang Alas? Apakah sudah disepakati penamaan "batak alas" itu hanya karena raja pertama di tanoh alas ini berasal dari batak?
    Demikian, mohon penjelasan dari bapak. Terimakasih.

    ReplyDelete
  3. Ini penamaan "Batak Alas" ini kita ambil dari mana pak Thalib? Jika dari silsilah raja lambing, lalu bagaimana dengan penghuni sebelum kedatangan raja lambing yg dlm tulisan bapak di atas mereka dari pesisir aceh, dan juga bagaimana dengan para migrasi2 yg lain baik dari wilayah aceh juga mancanegara yg kemudian menjadi khang Alas? Apakah sudah disepakati penamaan "batak alas" itu hanya karena raja pertama di tanoh alas ini berasal dari batak?
    Demikian, mohon penjelasan dari bapak. Terimakasih.

    ReplyDelete
  4. mantap nde, kolerasi antara tulisan dan fakta ilmiah cukup valid dgn bukti2 yg ada. Cocok nde pak... jadi bhn baca'en generasi mudhe (khususne pemuda aceh tenggara). Tabi pak, de nemu kndhu bhn tulisen ttng canang situ khas adat alas tee.., kakhne canang hampekh stiap daekhah Aceh masing2 let canang tersendiri.

    ReplyDelete
  5. Make Money: Betting on Sports - WorkMaker
    Betting 바카라 사이트 on sports at WorkMaker is a free and fun way หารายได้เสริม to make money from your own money. We have a huge range of betting markets to choose 1xbet korean from,

    ReplyDelete